Nilaiku Jelek, Bu

Ujian akhir sekolah sudah selesai, dan rata-rata pada minggu depan akan diselenggarakan pembagian rapot. Tentu ada senang dan sedih ketika bagi rapot, orang tua yang melihat nilai anaknya rendah sedikit banyak akan kecewa. Namun bagi orang tua yang melihat nilai anaknya tinggi akan bahagia. Seperti itu kah tujuan pendidikan kita ?

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Menurut Prof. Tilaar – guru besar bidang pendidikan- pernah menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan untuk menyiapkan manusia untuk menjadi pengambil keputusan yang penting akan dirinya.

Konsep besar yang ditawarkan tersebut coba diinterpretasi dengan konteks kekinian oleh Riant Nugroho –guru besar bidang pendidikan Universitas Indonesia- yang memperkuat bahwa pendidikan bertujuan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tentang menjadi apa ia kelak ?.

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat fenomena bahwa setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 300.000 alumnus sarjana/diploma dari beragam disiplin keilmuan. Menurut data yang disajikan Nugroho, pada tahun 2011 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik yang bertitel.

Jumlah ini belum termasuk pengangguran yang dari kalangan lulusan sekolah dasar, menengah dan atas. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, jika untuk menghasilkan 1 orang sarjana diperlukan investasi sebesar Rp. 50 juta — dengan perhitungan pada universitas kelas menengah ke bawah- maka setidaknya dari jumlah 1 juta menganggur tadi, terdapa nilai investasi sebebar Rp. 50.000.000.000.000 [lima puluh triliun] dana yang dikeluarkan masyarakat untuk membiayai kuliah anaknya, dan belum dapat dipastkan kapan akan kembali.

Data yang disajikan oleh Nugroho tersebut jika dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat Banjar sungguh sangat relevan. Sebagian masyarakat Banjar percaya jika anaknya kuliah, kemudian lulus, maka langkah untuk menjadi pegawai negeri sipil [PNS] semakin dekat. Padahal menurut Mujiburrahman [2013], “Jika sarjana hanya bercita-cita ingin menjadi PNS, maka perekonomian kita tidak akan maju. Semakin banyak PNS, semakin banyak pula pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, semakin banyak usaha swasta, semakin banyak pula pendapatan pemerintah,” paparnya.

Jika mengacu kepada gagasan yang ditawarkan oleh David McClelland yang berpendapat bahwa suatu negara akan menjadi makmur jika mempunyai usaha swasta [entrepreneur] sedikitnya sebanyak 2 persen dari jumlah penduduk. Dan menurut angka, Indonesia sekarang hanya ada sekitar 400.000 orang yang tercatat menjadi pelaku usaha yang mandiri, atau sekitar 0,18 % dari populasi yang ada.

Kembali mengutip Riant Nugroho, menurutnya ada tiga faktor yang menyebabkan Indonesia tidak cukup banyak mempunyai entrepreneur. Pertama, Adanya warisan pemikiran yang menyatakan bahwa aktifitas perdagangan dilakukan oleh masyarkat yang mempunyai status sosial yang rendah. Kedua, adanya persaingan yang sangat ketat.

Sistem perbisnisan di Indonesia hanya berkutat antara keluarga dan primordial tertentu. Ketiga, dan ini yang menjadi relevan untuk kita sebagai tenaga pendidik, bahwa paradigma pemerintah yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat untuk menghasilkan tenaga kerja harus kita revisi menjadi, lembaga pendidikan wajib mencetak para pencipta tenaga kerja.

Penulis : Hanafi Al Rayyan